Kalurahan Triwidadi

Triwidadi Info ( 14/01). Dalam rangka mendukung integrasi urusan sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Finalisasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pada Rabu, 14 Januari 2026, pukul 08.00 WIB, bertempat di Gedung Induk Lantai III, Kompleks Parasamya Bantul.

Dalam kegiatan ini, juga terdapat acara Penandatanganan Berita Acara Data PPKS Kapanewon oleh Panewu se-Kabupaten Bantul sebagai bentuk komitmen bersama terhadap validitas dan akuntabilitas data urusan sosial.

Rakor dihadiri oleh Bappeda Kabupaten Bantul, serta sejumlah Perangkat Daerah terkait, antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Turut hadir pula Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, Panewu se-Kabupaten Bantul, jajaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul termasuk Plt. Sekretaris Dinas Sosial, para Kepala Bidang, Kepala UPTD PPA, TKSK dan TKPK se-Kabupaten Bantul. Selain unsur pemerintah daerah, kegiatan ini juga diikuti oleh admin pendata kalurahan se-Kabupaten Bantul, serta perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), panti asuhan, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data PPKS dan PSKS yang telah dihimpun dari tingkat kalurahan dan kapanewon, guna memastikan kesesuaian, keterpaduan, serta keakuratan data sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bantul berharap terwujud satu data urusan sosial yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga intervensi program bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.